Mewujudkan pembangunan inklusif, Bappenas dan KIAT luncurkan dokumen KOMPILASI

18 December 2018

Pada Selasa, 18 November 2018, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) meluncurkan KOMPILASI, yaitu himpunan semua kebijakan terkait gender, disabilitas, perlindungan anak dan partisipasi masyarakat. KOMPILASI ini diharapkan menjadi dokumen berharga yang dapat digunakan oleh banyak pihak untuk mencapai pembangunan inklusif demi kesetaraan gender, penyandang disabilitas, mengakomodasi kepentingan anak-anak dan masyarakat lainnya.

Dokumen ini juga berisi ringkasan dari sejumlah perjanjian internasional terkait yang telah diratifikasi dan menunjukkan bagaimana perjanjian tersebut kemudian diubah menjadi undang-undang, kebijakan dan peraturan.

Dihadiri oleh pemerintah pusat, ombudsman, lembaga donor, organisasi masyarakat dan media, KOMPILASI diluncurkan di Hotel Le-Meridien, Jakarta pada tanggal 18 Desember 2018.

Dalam sambutan pembukaan, Alison Duncan, Minister Counsellor untuk Investasi Ekonomi dan Infrastruktur pada Kedutaan Besar Australia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama Pemerintah Indonesia atas dukungannya dalam memfasilitasi dan meluncurkan dokumen ini. ''Kami tahu bahwa sejauh ini, ada banyak program pembangunan infrastruktur yang hanya berfokus pada urusan teknis dan mengabaikan dampak-dampak sosial. Sebagian besar kalangan masih berasumsi bahwa perempuan, laki-laki, dan dan penyandang disabilitas akan mendapatkan manfaat yang sama dari infrastruktur, dan kita tahu bahwa itu hal itu tidak benar,” ujar Alison. Ia berharap, KOMPILASI ini akan berkontribusi dalam mengatasi tantangan kebijakan pembangunan infrastruktur di masa depan.

Dalam pidato utama, Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Bapak Amzulian Rifai mengatakan, banyak negara bersaing untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat, "Indonesia tidak boleh ketinggalan. Peluncuran dokumen ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran semua pihak untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang bermanfaat bagi semua orang," jelasnya.

Deputi Menteri Bappenas Bidang Infrastruktur, Bapak Wismana Adi Surayabrata menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat bagi semua orang tanpa kecuali. Peluncuran KOMPILASI ini akan membantu mempromosikan kesetaraan gender, penyandang disabilitas dan perlindungan anak, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di masa depan. ''Diharapkan di masa depan, semua orang Indonesia, siapa pun mereka, akan memperoleh manfaat yang sama," kata Wismana.

Selain peluncuran tersebut, Bappenas dan KIAT juga mengadakan diskusi panel ahli. Panel menyoroti bahwa banyak kebijakan telah dikeluarkan dalam pembangunan infrastruktur untuk mendukung perempuan, penyandang disabilitas dan anak-anak, namun sayangnya banyak yang belum diimplementasikan dengan baik. Mereka menegaskan peran kunci yang dapat dimainkan oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam memastikan pelaksanaan yang lebih baik.

''Peluncuran KOMPILASI ini merupakan titik awal bagi kami untuk terwujudnya pembangunan infrastruktur inklusif yang dapat bermanfaat bagi semua orang," ujar Tri Dewi Virgiyanti, Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman.

Dokumen KOMPILASI tersedia dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, untuk memfasilitasi semua pihak, yang dapat diakses melalui situs web KIAT serta situs web ORI di http://www.ombudsman.go.id/produk?c=44.