Memuluskan jalan menuju sukses

12 December 2018

Empat Provinsi dan tujuh pemerintah daerah sudah menandatangani program baru untuk meningkatkan pemeliharaan jaringan jalan mereka. Program baru yang didanai oleh Kementerian Keuangan dan diawasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini bernama Program Jalan Hibah Daerah (PHJD). Program ini dibangun berdasarkan keberhasilan program percontohan 5 tahun, yang didanai oleh Pemerintah Australia.

Kementerian Keuangan telah mengalokasikan total dana senilai Rp 500 miliar untuk PHJD melalui APBN 2019. PHJD akan menargetkan zona wisata khusus di empat provinsi (Bangka-Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara dan Nusa Tenggara Timur) dan enam kabupaten (Belitung, Pasuruan, Lumajang, Malang, Wakatobi, dan Manggarai Barat) menggunakan skema dimana pembayaran dilakukan setelah pekerjaan jalan telah terpenuhi sesuai standar yang disepakati.

Astera Primanto Bhakti, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan mengatakan, “Salah satu pencapaian utama PRIM adalah tingginya tingkat penyerapan anggaran yang mencapai rata-rata 95% per tahun. Pada tahun 2019, skala PRIM diperluas ke Program Hibah Jalan Daerah. Kami berharap bahwa Pemerintah Daerah yang berpartisipasi dalam PHJD dapat memanfaatkan dan mengelola dana hibah secara efektif. Penghargaan tertinggi kami berikan kepada Pemerintah Australia karena telah membangun proyek percontohan PRIM melalui KIAT sebagai unit pendukungnya.’’

PHJD adalah perluasan dari program pilot 5 tahun yang didanai Australia yaitu program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM), yang diujicobakan di Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2013. Pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) memberikan saran berkelanjutan tentang persiapan dan pelaksanaan PHJD, dan memperluas penyediaan dana hibah langsung Australia, untuk kabupaten ketujuh yakni Kabupaten Probolinggo.

PRIM telah membantu memelihara lebih dari 4,565 kilometer jaringan jalan Provinsi dan Kabupaten di NTB dengan dana pendamping senilai Rp 547 miliar dari anggaran Provinsi NTB dan Rp 78 miliar dari anggaran Kabupaten Lombok Barat. Program ini kini memberikan akses yang lebih baik kepada pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, membuat jalan lebih aman dan lebih mudah diakses oleh para penyandang disabilitas.

Hedy Rahadian, Direktur Jalan Bebas Hambatan dan Fasilitas Jalan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengatakan, “PRIM dan PHJD adalah hasil sinergi antara pihak-pihak yang peduli terhadap peningkatan kualitas jaringan jalan di Indonesia. Bina Marga akan terus mendukung provinsi dan kabupaten yang berpartisipasi dalam PHJD melalui program-program peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka terkait manajemen dan pemeliharaan jalan.’’

Untuk memastikan keterlibatan masyarakat, pekerjaan jalan dipantau oleh anggota masyarakat dan pengguna jalan melalui Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang dibentuk di tingkat Provinsi dan Kabupaten. Anggotanya termasuk pengusaha perempuan, organisasi penyandang disabilitas, akademisi universitas dan para pengusaha.

Alison Duncan, Minister-Counsellor Kedutaan Besar Australia mengatakan, “Kami sangat senang bahwa PRIM kini diperluas sebagai PHJD dan didanai oleh Pemerintah Indonesia melalui APBN. Kami berharap bahwa keterlibatan masyarakat dan aspek akuntabilitas publik yang telah menjadi ciri khas PRIM, juga akan menjadi inti dari PHJD."

PHJD rencananya akan dilaksanakan selama 5 tahun dari 2019 hingga 2023 dan pada akhirnya akan mencakupi 15 provinsi dan 29 kabupaten dengan usulan alokasi APBN senilai Rp 15 triliun.