Program Hibah Jalan Daerah (PHJD)

Pada 2010, hanya 63 persen jaringan jalan provinsi di Indonesia yang dinilai oleh Pemerintah Indonesia berada dalam kondisi mantap. Faktor-faktor yang menyebabkan buruknya kondisi jalan provinsi antara lain pendanaan yang tidak memadai, kecenderungan untuk berfokus pada proyek-proyek besar baru daripada pemeliharaan rutin, kendala kapasitas kelembagaan, serta ketiadaan pengawasan publik terhadap kinerja manajemen jalan. Pemeliharaan yang buruk menghambat upaya pembangunan sosial dan ekonomi, akibat kerusakan jalan yang lebih dini, biaya transportasi yang lebih tinggi bagi pengguna jalan dan penurunan value-for-money pada belanja publik.

Setelah lima tahun Program Percontohan Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi (PRIM) (yaitu program hibah berbasis-hasil untuk meningkatkan pemeliharaan jalan di tingkat daerah), Pemerintah Indonesia menyetujui dana senilai AUD50 juta dalam anggaran tahun 2019 untuk mereplikasi pendekatan Program Pilot PRIM di enam Kabupaten di empat Provinsi. Program PRIM berhasil menunjukkan pendekatan yang layak bagi Pemerintah Indonesia untuk memberi insentif bagi pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten yang lebih baik di seluruh negeri. Pendekatan inovatif PRIM untuk melibatkan masyarakat sipil, perempuan, kaum yang rentan serta dan penyandang disabilitas dalam pengawasan pekerjaan jalan pada tahap perencanaan dan implementasi juga akan diterapkan di bawah program sebuah program baru. Program baru ini, yakni Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) akan dilaksanakan selama lima tahun dari 2019 hingga 2023 dengan usulan alokasi APBN sebesar AUD1,5 miliar yang mencakup 15 Provinsi dan 28 Kabupaten.