Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT) merupakan kemitraan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur bagi seluruh masyarakat

Ketahui lebih lanjut tentang KIAT

Transportasi

Jaringan jalan raya Indonesia yang luas menopang pembangunan ekonomi dan mendukung akses ke berbagai pasar dan layanan. KIAT bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk memperkuat tata kelola jalan raya, konektivitas, dan mobilitas perkotaan

Capaian Kunci

Lebih dari AUD 374 juta anggaran Pemerintah Indonesia digunakan untuk pemeliharaan jalan di 21 kawasan wisata strategis

Lebih dari 6.000 km jalan daerah yang memenuhi standar pemeliharaan yang berkualitas tinggi sejak tahun 2013

3 rencana Mobilitas Perkotaan Berkelanjutan yang mencakup wilayah metropolitan di sekitar Kota Denpasar, Semarang dan Makassar

Prioritas Terkini

Jalan Nasional
Jalan Nasional

Penguatan perencanaan & penyediaan jaringan jalan nasional, termasuk jalan tol

Jalan Daerah
Jalan Daerah

Peningkatan konektivitas jalan di area prioritas untuk meningkatkan mata pencaharian penduduk setempat

Mobilitas Perkotaan
Mobilitas Perkotaan
Mempromosikan mobilitas yang terjangkau, berkelanjutan dan aman

Air Minum & Sanitasi

Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk mencapai akses air bersih yang aman bagi semua orang, dan 90 persen akses terhadap sanitasi yang lebih baik dan aman pada akhir tahun 2024. KIAT berupaya untuk meningkatkan penyediaan layanan, kapasitas sistem, dan efektivitas biaya secara keseluruhan

Capaian Kunci

Sambungan rumah tangga baru telah memberikan akses kepada lebih dari 1,5 juta orang terhadap layanan air minum yang dikelola dengan aman

Sambungan rumah tangga baru telah memberikan akses ke layanan sanitasi yang dikelola dengan aman kepada lebih dari 200.000 orang

72 pemerintah Daerah membantu dalam pengelolaan sanitasi layak

Prioritas Terkini

Penyediaan Air Minum Perkotaan
Penyediaan Air Minum Perkotaan
Peningkatan kapasitas utilitas untuk menyediakan layanan air yang lebih baik
Sanitasi Perkotaan
Sanitasi Perkotaan
Memperluas akses sanitasi yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat dan mata pencaharian ekonomi
Pengelolaan Limbah Padat Perkotaan
Pengelolaan Limbah Padat Perkotaan
Meningkatkan pengelolaan limbah padat untuk mengatasi masalah lingkungan dan kesehatan

Pendanaan & Pembiayaan Infrastruktur

Indonesia berupaya meningkatkan peran sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur. KIAT bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk merancang opsi pembiayaan infrastruktur alternatif, termasuk Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), untuk menarik investasi sektor swasta

Capaian Kunci

Peraturan nasional diterbitkan untuk menyederhanakan identifikasi, perencanaan, persiapan, pengadaan, dan pelaksanaan proyek KPBU di seluruh sektor infrastruktur di Indonesia
Peraturan Presiden tentang skema Hak Pengelolaan Terbatas (LCS) diterbitkan untuk monetisasi aset Pemerintah dan BUMN guna membawa pembiayaan dan berbagai efisiensi dari sektor swasta
Alat penyaringan yang disempurnakan untuk menilai paparan risiko bencana dan perubahan iklim (CCDR) dan potensi integrasi GEDSI dari proyek-proyek KPBU

Prioritas Terkini

Persiapan Proyek
Persiapan Proyek
Mendukung Indonesia dalam mempersiapkan proyek infrastruktur yang siap untuk proses transaksi
Pembiayaan Inovatif
Pembiayaan Inovatif
Mendukung Indonesia dalam memperluas opsi pembiayaan infrastruktur
Kerangka Regulasi
Kerangka Regulasi
Menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi sektor swasta

Kesetaraan Gender, Disabilitas & Inklusi Sosial (GEDSI)

KIAT mengarusutamakan GEDSI di semua kegiatannya dan mencari berbagai peluang keterlibatan masyarakat untuk memperkuat hasil infrastruktur. Untuk membantu meningkatkan kebijakan dan peraturan terkait infrastruktur, KIAT mendukung analisis dan temuan yang dapat memungkinkan perempuan, penyandang disabilitas, dan anggota kelompok interseksional lainnya untuk berpartisipasi secara efektif dalam desain, perencanaan, implementasi, dan pemantauan infrastruktur

Capaian Kunci

Pengembangan Peta Jalan dan Pedoman Pengarusutamaan Gender oleh Kementerian PUPR

14 kebijakan dan regulasi terkait infrastruktur inklusif diterbitkan di 5 lokasi

6 perusahaan air minum mempromosikan staff perempuan ke posisi manajemen dan melakukan perbaikan terhadap aksesibilitas fisik di kantor

Prioritas Terkini

Kebijakan terkait Infrastruktur
Kebijakan terkait Infrastruktur
Menggunakan temuan terkait GEDSI untuk menginformasikan kebijakan
Rancangan & Pembangunan Infrastruktur
Rancangan & Pembangunan Infrastruktur
Menggunakan temuan terkait GEDSI untuk meningkatkan proses pengerjaan proyek
Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan & Representasi
Kepemimpinan, Pengambilan Keputusan & Representasi
Meningkatkan representasi perempuan dan penyandang disabilitas
Ketenagakerjaan dan Pelatihan
Ketenagakerjaan dan Pelatihan
Meningkatkan kesempatan bagi perempuan dan penyandang disabilitas

Perubahan Iklim

Indonesia berkomitmen untuk menanggapi ancaman perubahan iklim dengan mengurangi emisi dan beradaptasi dengan dunia yang terdampak iklim. KIAT bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia untuk lebih memahami dan mengatasi risiko perubahan iklim di seluruh infrastrukturnya

Capaian Kunci

6 rencana Aksi Adaptasi Iklim dikembangkan dengan perusahaan air minum daerah untuk membantu mereka mempersiapkan diri menghadapi dampak perubahan iklim

Alat Penilaian Materialitas Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola Perusahaan (ESG) diterapkan untuk membantu mengidentifikasi dan mengatasi risiko ESG pada proyek infrastruktur, termasuk pertimbangan iklim dan GEDSI

Prioritas Terkini

Infrastruktur Berketahanan Iklim
Infrastruktur Berketahanan Iklim
Memastikan aspek ketahanan iklim dimasukkan ke dalam proyek infrastruktur
Inovasi terkait Iklim
Inovasi terkait Iklim
Menerapkan ilmu iklim dan teknologi digital untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik
Kebijakan terkait Iklim
Kebijakan terkait Iklim
Mendukung reformasi untuk mencantumkan respons iklim ke dalam kerangka regulasi