Memperkuat Ekosistem Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan di Indonesia

Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, memberikan kata sambutan

Pada acara ini, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams PSM, bergabung dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Anggaran dan Pengelolaan Risiko di Kementerian Keuangan, Suminto Sastrosuwito, dalam meluncurkan tiga sumber daya terbaru yang bertujuan untuk mendorong pembiayaan infrastruktur yang inovatif. Salah satunya adalah panduan penerapan standar Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) terbaru dari Kementerian Keuangan.

 

Dalam sambutannya, Duta Besar Williams mengakui kemajuan Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara Indonesia dan Australia dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

 

“Acara hari ini memberikan kesempatan berharga untuk merefleksikan kemajuan yang luar biasa bagi Indonesia dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Sebuah kehormatan bagi Australia yang selama ini bermitra dengan Indonesia dalam upaya tersebut. Memperkuat pelaksanaan standar dan prinsip ESG dalam proyek infrastruktur dapat meningkatkan keberlanjutan dan mendorong iklim investasi yang lebih menarik, serta mendorong keterlibatan sektor swasta yang lebih besar dalam pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia," ujarnya.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto Sastrosuwito, dalam pidato utamanya menegaskan bahwa kebijakan pembiayaan infrastruktur harus adaptif terhadap tantangan global dan selaras dengan perkembangan terkini. Peluncuran Revisi Manual ESG merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.

 

Minister Counsellor dan Senior Treasury Official dari Kedubes Australia Jakarta, Cosimo Thawley,

berbagi pengalaman Australia dalam meningkatkan keterlibatan sektor swasta dalam pembiayaan infrastruktur berkelanjutan.

 

Peserta meliputi berbagai pemangku kepentingan di bidang infrastruktur,

termasuk perwakilan dari sektor pemerintah, lembaga multinasional, dan sektor swasta.

 

Sumber: Akun media sosial Kedubes Australia - Jakarta

Facebook

LinkedIn

Kembali ke Berita